Rizal Ramli: Token Listrik PLN Kejam Sekali, Providernya Setengah Mafia

Pojok Cyber, Jakarta - Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman meminta pengkajian ulang atas penerapan sistem token pulsa listrik, mengingat ketersediaan yang minim dan harga yang dirasa lebih mahal karena adanya biaya administrasi.

Pada rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (7/9/2015), Rizal mengilustrasikan banyaknya keluarga di Indonesia yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00, tetapi tiba-tiba listrik padam karena pulsa listrik habis dan keluarga tersebut kesulitan mencari pulsa listrik.
Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya (Sumber: Republika Online/Tahta Aidilla)
Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya (Sumber: Republika Online/Tahta Aidilla)


“Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia," katanya (7/9).

Rizal menilai, dibandingkan dengan pulsa telepon seluler yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. "Kalau pulsa telepon, kita beli Rp 100 ribu, kita bayar Rp 95 ribu, itu uang muka kita istilahnya," katanya.

Lebih lanjut Rizal memaparkan bahwa rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik karena adanya monopoli di perusahaan listrik itu pada masa lalu. Untuk itu dia meminta jangan sampai ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Rizal juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.

"Kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, jadi rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp 100 ribu, maksimal biaya (administrasi) adalah Rp 5.000 sehingga dia membayar listrik Rp 95 ribu. Kami mohon ini segera dilakukan," katanya.

Menanggapi permintaan Rizal, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik itu.

Menurut Sofyan Basyir, warga kurang mampu yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak terkena biaya administrasi ketimbang pulsa listriknya sendiri.

"Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp 100 ribu, mereka bisa bayar dua tiga kali. Misalnya, dia beli Rp 30 ribu, beli lagi Rp 20 ribu sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan dengan biaya administrasi," katanya.

Atas pertimbangan tersebut, Sofyan mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik. "Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat urgent untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan semakin lebih ringan," katanya.




Related Post:

1 comment:

  1. Pak koordinator kejar trs mafianya n itu nmnya bersenang senang diatas penderitaan org2 yg Tak berdaya mhn pak selesaikan lbh cepat lbh baik slg bpk punya kapasitas n rakyat sll obyek penderitaan kebijaksaan yg Sm skl tdk ada keadilan
    ,pak ktnya republik lndonesia ini, Sdh merdeka ttp para pembuat kebijaksaan msh jd penjajah? Mhn secepat mungk ini diselesaikan kalo ada niat kerja demi kepentingan rakyat kami nyakin , sehari saja pasti bisa selesai pakai kerja keroyokan ....

    ReplyDelete

Mohon maaf apabila ada komentar (baik dari facebook, google plus, dll) yang belum dan bahkan tidak dibalas oleh admin.....

Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya